D III Manajemen Pertanahan

D III Manajemen Pertanahan

1. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS 1182
2. TATA CARA PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL 1185
   
   
3. TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRODA TAHUN 2004 DI DESA GUNUNG TUMPENG KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG 1186
   
   
4. PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DI KABUPATEN BREBES 1191
5. PELAKSANAAN PERALIHAN HAK MILIK MELALUI JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG 1188
   
   
6. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA WARISAN DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL 1194
7. TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES 1189
8. PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SURADADI KABUPATEN TEGAL TUGAS AKHIR 1187
9. JAMINAN TANAH DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG 1198
10. PROSES MEKANISME PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG 1210
11. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK KARENA JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES 1217
12. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA WARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES 1226
    
    
13. PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KUDUS 1519
14. PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENATAAN LINGKUNGAN DI DESA PURWOREJO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG 1546
15. PROSES PENSERTIFIKATAN TANAH NEGARA BEKAS BENGKOK MENJADI TANAH HAK MILIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG 1926
    
    
16. PENGENDALIAN PENATAGUNAAN TANAH DAN TATA RUANG DI KOTA KEBUMEN 2465
17. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES 2471
18. PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH HAK MILIK PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES 2460
    
    
19. PROSEDUR PENGALIHAN FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEBUMEN 2458
20. PEMANFAATAN TANAH UNTUK PENINGKATAN TARAF HIDUP DENGAN CARA KONSOLIDASI TANAH 2479
21. PERMOHONAN DAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH YASAN (PENDAFTARAN TANAH PERTAMAKALI SECARA SPORADIK) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL 2491
22. PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL 2492
23. PENGUKURAN TAHANAN PENTANAHAN TOWER SALURAN UDARA TEGANGAN TINGGI (SUTT) 150 KV TRANSMISI UNGARAN – KRAPYAK 2622
24. PROSES PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI (KESALAHAN PROSEDUR) DI LINGKUP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI 2687
    
    
25. PRAKTIK JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DAN PENDAFTARANNYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI 2688
26. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA HIBAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA 2689
27. PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA DI KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG 2742
    
    
28. MEKANISME PEMBEBANAN HAK ATAS TANAH DIKARENAKAN OLEH HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA HAK JAMINAN ATAS TANAH, PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN (ROYA) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA 2813
29. PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL 3009
30. PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK ASAL TANAH ADAT ATAU YAYASAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL 3022
31. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI 3027