Isalm dan Good Governance (Studi Landasan Keagamaan dan Praktik Partisipasi POKJA PUTKP PWNU Jawa Tengah dalam Penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Jawa Tengah)

Keinginan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan cita-cita dunia internasional melalui. Dalam konteks lokalitas, pelaksanaan tata kelola pemerintahan di suatu negara cenderung berbeda-beda. Kendatipun, good governance sudah merupakan cita-cita bersama, realitas di lapangan masih saja terjadi banyak ketimpangan. Sehingga, perlu adanya instansi atau lembaga non pemerintahan yang turut andil berpartisipasi dalam rangka mewujudkan cita-cita good governance. Di Jawa Tengah, adanya ketimpangan-ketimpangan kebijakan publik, mendorong PWNU Jawa Tengah mendirikan lembaga advokasi yang di namakan POKJA PuTKP untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sejak awal berdirinya pada 2009, telah banyak peran yang di lakukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga advokasi. Baik itu berperan dalam pemberdayaan masyarakat maupun berperan dalam rangka pengawalan kebijakan publik di Jawa Tengah. Wacana tersebutlah yang mendorong penulis tertarik meneliti tentang Islam dan Good Govenance, yang penulis kaitkan dengan keberadaan lembaga advokasi yang di dirikan PWNU Jawa Tengah Tersebut, dengan judul lengkat Islam dan Good Governance (Studi landasan keagamaan dan praktik partisipasi POKJA PuTKP PWNU Jawa Tengah dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah. Penelitian ini menggali tentang landasan keagamaan yang dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan advokasi, serta meneliti tentang peran advokasi yang telah dilaksanakan oleh lembaga advokasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yaitu melalui usaha memperoleh data dengan cara penulis mengadakan penelitian langsung ke sekretariat POKJA PuTKP untuk mendapatkan sebuah hasil laporan yang valid dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif interpretasi, analisis kritis sebagai teknik analisis data. Jenis penelitiannya adalah kualitatif. Sebagai hasil penelitian ini di dapatkan suatu kesimpulan, bahwa dasar keagamaan yang di pergunakan sebagai landasan melakukan advokasi adalah ajaran ahlussunnah wal jamaah dengan indikasinya indikasinya adalah penggunaan kaidah-kaidah NU sebagai landasan gerak kerja-kerja advokasi. Sedangkan praktik partisipasi dalam penciptaan tata pemerintahan yang baik adalah melaksanakan prinsip partisipasi (partisipation) dan prinsip musyawarah dalam setiap kebijakan yang akan di ambil