» » TESIS ILMU HUKUM

TESIS ILMU HUKUM

Diposting oleh Unknown on Kamis, 27 Maret 2014

TESIS ILMU HUKUM

  1. AJARAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  2. AKIBAT HUKUM DARI SUATU PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974
  3. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA (PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM)
  4. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILANGSUNGKAN TANPA IZIN PENGADILAN
  5. AKUNTABILITAS TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP) PADA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
  6. AKUNTABILITY PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN (STUDI MENGENAI PT. TOBA PULP LESTARI )
  7. ALAS HAK ATAS TANAH YANG DIKUASAI RAKYAT PADA AREAL PERKEBUNAN PTPN II DI KABUPATEN DELI SERDANG
  8. ANALISA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PEMBAGIAN DIVIDEN
  9. ANALISA YURIDIS KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH
  10. ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP INVESTOR YANG DIRUGIKAN
  11. ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN TARIF CUKAI TERHADAP INDUSTRI HASIL TEMBAKAU DI ________
  12. ANALISIS HUKUM KONTRAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA
  13. ANALISIS HUKUM LANDREFORM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH DI KOTA ________ PRIODE 2007-2008)
  14. ANALISIS HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK
  15. ANALISIS HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK
  16. ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGATURAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DALAM HUKUM KEPAILITAN
  17. ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGATURAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN
  18. ANALISIS HUKUM MENGENAI RESTRUKTURISASI UTANG PT. TERBUKA PADA PROSES PERDAMAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN
  19. ANALISIS HUKUM PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI OLEH BUMN
  20. ANALISIS HUKUM PENGGABUNGAN BEBERAPA BANK PEMERINTAH MENJADI BANK MANDIRI
  21. ANALISIS HUKUM PERANAN REORGANISASI PERUSAHAAN DALAM MENGHINDARI PEMBUBARAN (STUDI PADA PT. BANK SUMUT)
  22. ANALISIS HUKUM PRINSIP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 (STUDI PADA YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA)
  23. ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  24. ANALISIS HUKUM TERHADAP DAKWAAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2642 K/PID/2006)
  25. ANALISIS HUKUM TERHADAP DISSENTING OPINION HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
  26. ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM DICETAK SEBAGAI BARANG JAMINAN
  27. ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM PERIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH
  28. ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN YANG TIDAK DIKETAHUI PEMILIK DAN AHLIWARISNYA (STUDI DI BALAI HARTA PENINGGALAN ________)
  29. ANALISIS HUKUM TERHADAP LETTER OF CREDIT SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
  30. ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI SAHAM SEBAGAI BENTUK PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBUKA DAN GO PRIVATE PERUSAHAAN
  31. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENATAAN TATA RUANG KOTA ________ DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
  32. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
  33. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT
  34. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI NEGARA RITEL (ORI)
  35. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  36. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN TATA RUANG DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU
  37. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL
  38. ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 63 K/PID/2007)
  39. ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA AKIBAT PERALIHAN HAK ATAS TANAH : STUDI MENGENAI AKTA YANG DIBUAT
  40. ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS
  41. ANALISIS JURIDIS LIKUIDASI BANK DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA ________)
  42. ANALISIS JURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN PERAN PROGRAM JAMSOSTEK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI KOTA ________
  43. ANALISIS KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN TATA RUANG DI KOTA PEMATANGSIANTAR
  44. ANALISIS KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM PENGAWASAN NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  45. ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERKEBUNAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LAHAN PERKEBUNAN
  46. ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH
  47. ANALISIS MENGENAI KEADAAN TIDAK MEMBAYAR UTANG YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH DALAM PERKARA.
  48. ANALISIS MENGENAI KEADAAN TIDAK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN KEPAILITAN MENURUT FALLLISSEMENTSVERORDENING DAN UU NO.4 TAHUN 1998 DISERTAI ANALISIS INSOLVENSI MENURUT UU
  49. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MUDHARABAH) ANTARA DEBITUR DAN BANK DENGAN SISTEM SYARI`AH (PENELITIAN DI BANK BNI SYARIAH ________)
  50. ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG ________
  51. ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN DI PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR
  52. ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YAYASAN YANG BERGERAK DI BIDANG PENDIDIKAN
  53. ANALISIS PENGALIHAN (OPER KREDIT) HAK PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH: STUDI DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG ________
  54. ANALISIS PENGATURAN PASAR SEKUNDER DALAM MEKANISME PASAR MODAL DI INDONESIA
  55. ANALISIS PENGGUNAAN KOHESI DALAM TAJUK RENCANA HARIAN KOMPAS
  56. ANALISIS PENGIMPLEMENTASIAN REZIM CIVIL FORFEITURE DALAM PEMBERANTASAN MONEY LAUNDERING
  57. ANALISIS PERDATA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK MAKANAN BERKEMASAN PLASTIK
  58. ANALISIS PERDATA TERHADAP TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA ATAS PRODUK MAKANAN BERKEMASAN PLASTIK YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI (STUDI DI KOTA PEMATANG SIANTAR)
  59. ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PENANAMAN MODAL ASING MELALUI PUTUSAN PAILIT
  60. ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG JAMINAN FIDUSIA ( STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI ________
  61. ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL ATAS PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION).
  62. ANALISIS TENTANG PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
  63. ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROYEK PENGADAAN BARANG
  64. ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PTPPN II ________, STUDI KASUS PUTUSAN NO. 411/PID.K/2003/PN-LUBUK PAKAM
  65. ANALISIS TERHADAP KEPEMILIKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) STUDI PADA PT. PERKEBUNAN ________
  66. ANALISIS TERHADAP KETENTUAN INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN
  67. ANALISIS TERHADAP KEWAJIBAN DIREKSI PERSEROAN DALAM MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
  68. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
  69. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG
  70. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
  71. ANALISIS TERHADAP PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (STUDI PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM ________)
  72. ANALISIS TERHADAP PENGECUALIAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERJANJIAN YANG BERKAITAN DENGAN WARALABA (STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA YAYASAN PENDIDIKAN OXFORD COURSE INDONESIA)
  73. ANALISIS TERHADAP PENJUALAN SAHAM BUMN MELALUI PASAR MODAL
  74. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ________)
  75. ANALISIS TERHADAP STATUS HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
  76. ANALISIS TERHADAP TUJUAN PENDIRIAN BUMN PERSERO DALAM UNDANG-UNDANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
  77. ANALISIS UTANG PADA BEBERAPA PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG
  78. ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERANAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (SUATU PENELITIAN DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM ________)
  79. ANALISIS YURIDIS FUNGSI KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN BUMN
  80. ANALISIS YURIDIS KEUANGAN PUBLIK DAN KEUANGAN PRIVAT PADA PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
  81. ANALISIS YURIDIS KOMPETENSI PENGADILAN NIAGA DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 65/PAILIT/2010/PN.NIAGA.JKT.PST)
  82. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGADAAN/PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PASAR VII MARTUBUNG KECAMATAN ________ LABUHAN
  83. ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (STUDI PENELITIAN DI PT INALUM DI KABUPATEN BATU BARA)
  84. ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK TERHADAP YAYASAN
  85. ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
  86. ANALISIS YURIDIS PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ________
  87. ANALISIS YURIDIS PERAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  88. ANALISIS YURIDIS REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
  89. ANALISIS YURIDIS TENTANG KETENTUAN WANPRESTASI PADA ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH (STUDI KOMPARATIF ASURANSI JIWA BUMIPUTERA 1912 DAN ASURANSI TAKAFUL)
  90. ANALISIS YURIDIS TENTANG PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NO. 36 TAHUN 2005 DAN PERATURAN PRESIDEN RI NO. 65 TAHUN 2006
  91. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD ) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI DI PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI )
  92. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 (TENTANG PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM KERANGKA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)
  93. ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOBA SEBAGAI PREDICATE CRIME ON MONEY LAUNDERING
  94. ANTI DUMPING DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL : SINKRONISASI PERATURAN ANTI DUMPING INDONESIA
  95. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN PADA MASYARAKAT KARO (KAJIAN KASUS DI DESA KUBU COLIA, KECAMATAN TIGA
  96. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN NASABAH TERTANGGUNG MENURUT SISTEM ASURANSI TAKAFUL SYARI'AH
  97. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN NASABAH TERTANGGUNG MENURUT SISTEM ASURANSI TAKAFUL SYARI'AH DAN PELAKSANAANNYA PADA PT. ASURANSI TAKAFUL SYARI'AH ________
  98. ASAS NE BIS IN IDEM DALAM HUKUM PIDANA (PENDEKATAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ________ NO. 1384 / PID.B / PN. MDN / 2004 JO PUTUSAN PENGADILANNEGERI ________ NO. 3259 / PID.B / PN. MDN / 2008)
  99. ASAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARI'AH
  100. ASAS PERLINDUNGAN NASABAH DEBITUR BERDASARKAN SISTEM BANK SYARI'AH
  101. ASPEK-ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (STUDI KASUS DI PELABUHAN BELAWAN
  102. ASPEK-ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (STUDI KASUS DI PELABUHAN BELAWAN...
  103. ASPEK HUKUM ISLAM DALAM ASURANSI HAJI = THE ASPECT OF ISLAMIC LAWS OF PILGRIM LIFE INSURANCE
  104. ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK USAHA KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI...
  105. ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT UNTUK USAHA KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KOTAMADYA ________
  106. ASPEK HUKUM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA NASIONAL (STUDI DI KOTA ________
  107. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) MELALUI SISMINBAKUM
  108. ASPEK HUKUM PERADILAN PIDANA IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDY KASUS MANTAN BUPATI
  109. ASPEK HUKUM PERANAN MODAL VENTURA SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PERMODALAN DI INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI BANDA ACEH)
  110. ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH BADAN REHABILITASI
  111. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM BANK MANDIRI MENJELANG PASAR PERDANA
  112. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN-BAHAN BERBAHAYA PADA PRODUK MAKANAN DI INDONESIA
  113. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
  114. ASPEK HUKUM PERUBAHAN PERUSAHAAN UMUM KERETA API MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM
  115. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
  116. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF
  117. ASPEK HUKUM PIDANA MALPRAKTIK DOKTER TERHADAP PASIENNYA
  118. ASPEK HUKUM TENAGA KERJA ASING PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA ________
  119. ASPEK HUKUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRODUSEN AKIBAT DARI HASIL PRODUKSINYA (STUDI KASUS DI
  120. ASPEK HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) PADA PENGANGKUTAN BARANG DI...
  121. ASPEK JURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SETELAH KELUARNYA PERATURAN.
  122. ASPEK PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL DALAM PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAAN DAERAH (ANALISA TERHADAP.
  123. BADAN WAKAF PESANTREN AR-RAUDHATUL HASANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL
  124. BANTUAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL DALAM LINGKUNGAN WEWENANG PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A ________
  125. BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN FORUM ARBITRASE ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA ________
  126. BEBERAPA KENDALA YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT
  127. BEBERAPA KENDALA YURIDIS DAN SOSIOLOGIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT MINANG
  128. BENTUK PEMBINAAN RESIDIVIS UNTUK MENCEGAH PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SIBORONGBORONG
  129. CERAI THALAK DI BAWAH TNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA SUATU ANALISIS KOMPARATIF (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA JANTHO)
  130. CLASS ACTIONS SEBAGAI LEMBAGA KONTROL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI ________
  131. CONFLICT OF INTEREST TIDAK LANGSUNG OLEH DIREKTUR DALAM MENGELOLA PERSEROAN TERBATAS
  132. DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
  133. DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP KASUS-KASUS NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI ________ DISPARITY OF SENTENCES BY JUDGE OVER THE NARCOTIC CASES AT CIVIL COURT ________
  134. EFEKTIFITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN OLEH PENYIDIK IMIGRASI DI JAKARTA
  135. EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KOTA BENGKULU
  136. EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG LAHIR DARI PERJANJIAN KREDIT BANK
  137. EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA YANG LAHIR DARI PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI PADA BANK-BANK DI KOTA ________)
  138. EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET
  139. EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA
  140. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA...
  141. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA= THE EXECUTION OF ISLAMIC COURT JUDICIAL DECISION
  142. EKSISTENSI DAN HARMONISASI KEBIJAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARD) INDONESIA
  143. EKSISTENSI DAN PERANAN KOMITE MEDIS DALAM PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DI KOTA PALEMBANG (KAJIAN TENTANG UPAYA PERLINDUNGAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEKATAN
  144. EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU DI DUNIA PERBANKAN DAN IMPLIKASINYA BAGI
  145. EKSISTENSI LOW COST CARRIER DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA
  146. EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH
  147. EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS : PERATURAN DAERAH
  148. EKSISTENSI PERATURAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA
  149. EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN OLEH PEMELUK AGAMA KRISTEN
  150. EKSISTENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN OLEH PEMELUK AGAMA KRISTEN
  151. EKSISTENSI PRAPERADILAN DALAM PROSES HUKUM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI ________
  152. EKSISTENSI RUNGGUN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT SUKU KARO (STUD
  153. EKSISTENSI TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM PERUNDANG
  154. FUNGSI DAN PERANAN AUDITOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ________ (POLDA SUMUT)
  155. FUNGSI DAN PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A TANJUNG GUSTA ________
  156. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM LEMBAGA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998
  157. FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN
  158. FUNGSIONALISASI BADAN NARKOTIKA PROPINSI DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROPINSI ________
  159. FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (KASUS PENCURIAN IKAN DI WILAYAH
  160. FUNGSI PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN
  161. FUNGSI PENGADILAN NEGERI DALAM PENERAPAN HAK DERIVATIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
  162. FUNGSI PENGADILAN NEGERI DALAM PENERAPAN HAK DERIVATIF SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
  163. FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN BURUH PEREMPUAN PADA PERUSAHAAN INDUSTRI DI
  164. HADHANAH SETELAH TERJADI PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
  165. HAK ANAK ANGKAT DARI ORANG TUA ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM (STUDI PADA PENGADILAN AGAMA ________)
  166. HAK DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKATNYA PADA MASYARAKAT
  167. HAK EKSEKUTORIAL KREDITUR PREFEREN DALAM KEPAILITAN DEBITOR
  168. HAK GUNA USAHA VERSUS HAK GARAPAN MASYARAKAT (STUDI MENGENAI SENGKETA ANTARA PTPN II PERKEBUNAN SAMPALI DENGAN MASYARAKAT DI DESA SAMPALI DELI SERDANG
  169. HAK JAMINAN ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH
  170. HAK JANDA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
  171. HAK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
  172. HAK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PERALIHAN HAK
  173. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN LELANG ATAS JAMINAN ATAS JAMINAN HUTANG KEBENDAAN YANG DIIKAT
  174. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI KOTA ________
  175. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DI KOTA ________
  176. HAMBATAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI GROSE AKTA DI PENGADILAN NEGERI ________
  177. HARMONISASI PENGATURAN BADAN PELAKSANA MIGAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONTRAK KERJASAMA BPMIGAS DENGAN PT PERTAMINA EP
  178. HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
  179. HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KOTA ________)
  180. HUKUM ACARA DI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN SETELAH KELUARNYA UU NO.4 /1998
  181. HUKUMAN MATI KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (DALAM PERKARA NOMOR 176 K/ PID/1998)
  182. HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT KARO MUSLIM (STUDI DI KECAMATAN TIGABINANGA KABUPATEN KARO)
  183. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA ATAS AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DI
  184. IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) TERHADAP MASYARAKAT LINGKUNGAN PTPN IV (STUDI PADA UNIT KEBON DOLOK ILIR KABUPATEN SIMALUNGUN)
  185. IMPLEMENTASI KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK YANG TERDAPAT DALAM TRIPS KE DALAM UNDANG - UNDANG HAK CIPTA NASIONAL
  186. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA ________ TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
  187. IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS (TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)
  188. IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN GAYO LUES
  189. IMPLIKASI PERUBAHAN BENTUK PERUMKA MENJADI PERSERO TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN PT. KERETA API INDONESIA
  190. INDEPENDENSI LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN
  191. IVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERKAWINAN DAN AKIBATNYA TERHADAP HARTA PERKAWINAN
  192. JAMINAN KONTITUSI ATAS HAK ASASI MANUSIA KAJIAN TERHADAP UUD YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
  193. KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFTENTANG TINDAK KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI
  194. KAJIAN HUKUM MENGENAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH MILIK ADAT DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KOTA
  195. KAJIAN HUKUM PERDATA KEDUDUKAN PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH MILIK PT. KERETA
  196. KAJIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) ATAS TANAH HAK PAKAI INSTANSI PEMERINTAH
  197. KAJIAN NORMATIF PEMBUATAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN
  198. KAJIAN PEMBUATAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
  199. KAJIAN TENTANG HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI ACEH)
  200. KAJIAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG MENURUT UU MEREK NO.15 TAHUN 2001 DI KOTA ________
  201. KAJIAN UU NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 25 TAHUN 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH)
  202. KAJIAN YURIDIS AKTA RESTRUKTURISASI PERJANJIAN AL-MURABAHAH
  203. KAJIAN YURIDIS ATAS HARTA KEKAYAAN SUAMI-ISTERI DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM
  204. KAJIAN YURIDIS ATAS HARTA KEKAYAAN SUAMI-ISTERI DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT HUKUM.
  205. KAJIAN YURIDIS TENTANG ASURANSI SYARI'AH (TAKAFUL) DAN AJB BUMI PUTERA 1912 (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)
  206. KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (STUDI PADA BAPPEDA PROVINSI ________)
  207. KARAKTER HUKUM PERJANJIAN PEMBORONGAN REALESTAT DI KOTAMADYA ________
  208. KARAKTERISTIK HUKUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA________ DENGAN PELAKSANA PERPARKIRAN
  209. KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIS (ELECTRONIC CONTRACT) DALAM TRANSAKSI BISNIS MENURUT HUKUM DI INDONESIA
  210. KEBERADAAN HAK ULAYAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN
  211. KEBERADAAN HAK ULAYAT DI KABUPATEN SIMALUNGUN
  212. KEBIJAKAN DI BIDANG PERDAGANGAN YANG TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN MAKROSTRUKTUR SISTEM INTERNASIONAL(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN AFTA CINA-INDONESIA)
  213. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PEMBEBANAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001)
  214. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY) TERHADAP ANAK PEMAKAI NARKOBA DI KOTA ________
  215. KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI PROTEKSI PEREDARAN RUPIAH DALAM
  216. KEBIJAKAN LEGISLASI TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA
  217. KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (STUDI PEMERINTAH KOTA ________)
  218. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DALAM PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
  219. KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TERHADAP LAHAN ENCLAVE DAN KAITANNYA DENGAN PELESTARIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
  220. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA ________ DALAM PENGOLAHAN PERPAKIRAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI
  221. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM MENINGKATKAN...
  222. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN
  223. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 DI KOTA BINJAI
  224. KEDUDUKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA TUNGGU TUBANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT SEMENDO DI KABUPATEN MUARA ENIM
  225. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT, HUKUM PERDATA (STAATSBLAD 1917 NO. 129) DAN HUKUM ISLAM
  226. KEDUDUKAN ANAK DALAM KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI KABUPATEN AGAM
  227. KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
  228. KEDUDUKAN ANAK DI BAWAH UMUR ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
  229. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYAKAKAT NIAS
  230. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT NIAS
  231. KEDUDUKAN DAN PERAN BADAN PENGAWAS DAERAH (BAWASDA) DALAM PENGAWASAN FUNGSIONAL SETELAH KELUARNYA
  232. KEDUDUKAN GADAI ADAT TANAH SAWAH DI KABUPATEN ACEH BESAR
  233. KEDUDUKAN GADAI TANAH SAWAH DI KABUPATEN ACEH BESAR
  234. KEDUDUKAN GUBERNUR SUMATERA-UTARA SETELAH BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG.
  235. KEDUDUKAN HUKUM EKSEKUTIF DAERAH DAN LEGISLATIF DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
  236. KEDUDUKAN HUKUM UKM SELAKU FRANCHISEE (TERWARALABA) DALAM PENGATURAN FRANCHISE (WARALABA) DI INDONESIA
  237. KEDUDUKAN JAMINAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBERIAN KREDIT
  238. KEDUDUKAN KEUANGAN DAERAH DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN LANGKAT)
  239. KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG UNDANG KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN OBJEK HAK
  240. KEDUDUKAN LEMBAGA GADAI SYARIAH (AR-RAHN) DALAM SISTEM PEREKONOMIAN ISLAM...
  241. KEDUDUKAN LEMBAGA GADAI SYARIAH (AR-RAHN) DALAM SISTIM PEREKONOMIAN ISLAM
  242. KEDUDUKAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM SISTEM KEWARISAN MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
  243. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PEMBORONGAN BIDANG KONSTRUKSI PROYEK PEMERINTAHAN KABUPATEN
  244. KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA
  245. KEDUDUKAN WALI HAKIM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PENERAPANNYA DI KOTA ________
  246. KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM KELUARGA DAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT M ANDAILING
  247. KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM
  248. KEGAGALAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA DITINJAU DARI SISTEM PEMBUKTIAN
  249. KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
  250. KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DI KOTA ________ (MENURUT KONVENSI HAK ANAK DAN HUKUM ISLAM)
  251. KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK JAMINAN DALAM KEPAILITAN
  252. KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG BERSIFAT SIMULASI
  253. KEKUATAN HUKUM AKTA NOTARIS YANG BERSIFAT SIMULASI
  254. KENDALA PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PERTAMA KALI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ________)
  255. KEPASTIAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIKELUARKAN DEMI HUKUM DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B TANJUNG BALAI )
  256. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR
  257. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ADAT BATAK KARO JAMAAT KLASIS KABANJAHE TERHADAP PENCATATAN
  258. KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO (STUDI DI DESA TIGA PANAH KECAMATAN TIGA PANAH KABUPATEN KARO)
  259. KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT HUKUM KARO (STUDI
  260. KESETARAAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO
  261. KESIAPAN ________ EKOLABEL SEBAGAI ISU LINGKUNGAN HIDUP DALAM KERANGKA PERDAGANGAN GATT WTO
  262. KETENTUAN HARMONISASI TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL DITINJAU DARI SUDUT KEPABEANAN
  263. KEWAJIBAN ORANG TUA LAKI-LAKI ATAS BIAYA NAFKAH ANAK SAH SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
  264. KEWENANGAN BPKP DAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
  265. KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
  266. KEWENANGAN GUBERNUR DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ________ BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
  267. KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA
  268. KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGAMBILAN ASET HASIL KORUPSI
  269. KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (STUDI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM)
  270. KEWENANGAN PENAHANAN OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI ________ THE ARRESTING AUTHORITY BY JUDGE OVER THE PSYCHOTROPIC CASES AT CIVIL COURT ________
  271. KEWENANGAN PENGADILAN MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
  272. KEWENANGAN PENGADILAN MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
  273. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI TUNTUTAN PEKERJA/BURUH ATAS UPAH ATAU UANG PESANGON YANG TIDAK DIBAYAR OLEH PERUSAHAAN (ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 49/PAILIT/2004/PN.NIAGA/JKT. PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 41/PAILIT/2
  274. KEWENANGAN PERADILAN MILITER PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
  275. KEWENANGAN POLRI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
  276. KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN
  277. KONSEKUENSI YURIDIS PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
  278. KONSEP ISLAM DALAM INSTRUMEN PASAR MODAL
  279. KONSEP PELESTARIAN KEMAMPUAN LINGKUNGAN HIDUP PADA NELAYAN TRADISIONAL DI KOTAMADYA SEMARANG
  280. KONTRAK BAKU DALAM PERSPEKTIF UNCONSCIONABILITY (DOKTRIN KETIDAKADILAN). (SUATU PENELITIAN DI.
  281. KONTRAK JUAL BELI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR (STUDI PADA PT. PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSUMAWE)
  282. KONTRIBUSI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAMAAN HAK ATAS WARIS.
  283. KREDIT PADA BANK ISLAM TIDAK MENGENAL BUNGA MENURUT UU NO.7 TAHUN 1992
  284. LEMBAGA ADAT SEBAGAI MITRA KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA
  285. LEMBAGA ADAT SEBAGAI MITRA KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SI DESA (STUDI DI KECAMATAN SIMANINDO KABUPATEN SAMOSIR)
  286. MASYARAKAT DAN PERKEBUNAN , STUDI MENGENAI SENGKETA PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT VERSUS PTPN-II DAN PTPN-III DI ________ (COMMUNITY AND PLANTATIONS: A STUDY OF LAND DISPUTE BETWEEN COMMUNITY VERSUS PTPN-II AND PTPN-III IN NORTH SUMATERA
  287. MEDIASI DI PENGADILAN PASCA KELUARNYA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
  288. MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERTANAHAN STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
  289. MEKANISME PEMBANGUNAN BERSIH (CLEAN DEVELOMENT MECHANISM) TERHADAP KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PROTOKOL KYOTO
  290. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PRODUK CACAT DALAM KAITANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
  291. MENJAGA KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NASABAH
  292. MENYELAMATKAN KEHIDUPAN IHAN BATAK (TOR SORO/LABEOBARBUS SORO) DARI ASPEK PERATURAN PIDANA
  293. MERGER BANK UMUM DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SINGLE PRESENCE POLICY (SPP) MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/16/PBI/2006 TENTANG KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA
  294. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
  295. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SEBAGAI SALAH SATU NEGARA BERKEMBANG, SEDANG GIATNYA MELAKSANAKA
  296. PAKSAAN PEMERINTAHAN (BESTUURSDWANG) DALAM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ________)
  297. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DI KOTA ________


di 04.44
Label:

{ 0 komentar... read them below or add one }


Posting Komentar