» » TESIS KENOTARIATAN

TESIS KENOTARIATAN

Diposting oleh Unknown on Kamis, 27 Maret 2014

TESIS KENOTARIATAN

  1. AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIIKAT DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH OTORITA BATAM
  2. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN DAN KAITANNYA DENGAN STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KLAS I-A _____)
  3. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
  4. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT MANDAILING (STUDI KASUS DI KECAMATAN _____ TEMBUNG)
  5. AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN (STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG DIDAFTARKAN PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA _____)
  6. AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITUR TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN
  7. AKIBAT YURIDIS KELALAIAN MENCATATKAN SALINAN PUTUSAN PERCERAIAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DI KOTA _____
  8. ANALISA HUKUM PENGATURAN SYARAT-SYARAT KERJA DAN HAK-HAK NORMATIF DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA STUDI PADA PT.UMADA DI _____
  9. ANALISIS ATAS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI
  10. ANALISIS HUKUM ATAS KLAUSULA PELARANGAN PENGGANTIAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK
  11. ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN AGEN DALAM PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PADA PEMOHON PAILIT PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
  12. ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS DILIHAT DARI ANGGARAN DASAR
  13. ANALISIS HUKUM KLAUSUL PERJANJIAN KREDIT BANK DI BAWAH TANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELESAIAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT YEKTI INSAN SEMBADA BOYOYALI KABUPATEN BOYOLALI JAWA TENGAH
  14. ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJASAMA BAGI HASIL (PROFIT SHARING) PT. TELKOM DENGAN PELAKU USAHA WARUNG TELEKOMUNIKASI (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  15. ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN TATA RUANG KOTA _____
  16. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DI _____ (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003)
  17. ANALISIS HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENGANDUNG KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS DI KOTA _____)
  18. ANALISIS HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA
  19. ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG CALON INDEPENDEN DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  20. ANALISIS KEKUATAN SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN DIBAWAH TANGAN DALAM KASUS PENYELESAIAN SENGKETA PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
  21. ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH MILIK ADAT PADA MASYARAKAT ACEH (STUDI DI KABUPATEN ACEH BARAT)
  22. ANALISIS PENGALIHAN HAK DAN OPER KREDIT PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PRIMA TATA PATUMBAK DI _____)
  23. ANALISIS TENTANG PERJANJIAN SPBU ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU 14.201.103 SETIA BUDI _____
  24. ANALISIS YURIDIS ATAS EKSISTENSI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIINGKARI DEBITUR
  25. ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA GONO-GINI YANG DIHIBAHKAN AYAH KEPADA ANAK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA _____ NO.691/PDT.G/2007/PA._____
  26. ANALISIS YURIDIS ATAS KEGAGALAN PENGEMBANG DALAM MEMENUHI KLAUSULA JUAL BELI APARTEMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _____ NOMOR 69/PDT.G/2008/PN.MDN)
  27. ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN NOTARIS YANG MENIMBULKAN DELIK-DELIK PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _____ NO. 2601/PID.B/2003/PN.MDN)
  28. ANALISIS YURIDIS HAK ISTRI KE-2, DAN SETERUSNYA ATAS HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  29. ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENANGGUNG DALAM PENGIKATAN JAMINAN PERORANGAN PADA BPR DUTA ADIARTA
  30. ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN MUSYARAKAH YANG DIBUAT NOTARIS STUDI BANK _____ SYARIAH _____
  31. ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PADA SATUAN RUMAH SUSUN
  32. ANALISIS YURIDIS KONTRAK KEAGENAN MINYAK TANAH DI PT. PERTAMINA PROVINSI ACEH
  33. ANALISIS YURIDIS LEGALITAS NOTARIS SEBAGAI TERSANGKA ATAS AKTA YANG DIBUATNYA
  34. ANALISIS YURIDIS MENGENAI FAKTOR TIDAK DIDAFTARKANNYA PERUBAHAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TANAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN _____ TIMUR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____
  35. ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MILIK ORANG TUA YANG DILAKUKAN ANAK DI KALA KEDUA ORANG TUA MASIH HIDUP (PUTUSAN MA TANGGAL 27 OKTOBER 2004, NO. 1187 K/PDT/2000)
  36. ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _____
  37. ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL DENGAN JAMINAN TANAH BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI : PT. BANK _____ CABANG PEMBANTU KAMPUNG LALANG)
  38. ANALISIS YURIDIS PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA BANDA ACEH
  39. ANALISIS YURIDIS PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
  40. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI JIWA MELALUI TELEMARKETING DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERIKATAN (STUDI PADA ASURANSI JIWA BNI LIFE)
  41. ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI DI BANK UOB INDONESIA)
  42. ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA-RIAU)
  43. ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS KAITANNYA DENGAN MAL ADMINISTRASI
  44. ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA SEWA MENYEWA RUMAH YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KANTOR NOTARIS KOTA _____)
  45. ANALISIS YURIDIS TERHADAP BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI SUATU PERSEROAN TERBATAS
  46. ANALISIS YURIDIS TERHADAP GROSSE AKTA NOTARIS SEBAGAI PENGIKATAN JAMINAN DIKAITKAN DENGAN KREDIT MACET (STUDI DI KOTA _____)
  47. ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA SECARA LISAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI _____ NOMOR:41/G/2009/PHI.MDN)
  48. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA _____
  49. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO PADA PT.BANK MANDIRI (PERSERO), TBK KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE
  50. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PEGAWAI OLEH PT. BRI (PERSERO) KANTOR CABANG ISKANDAR MUDA _____
  51. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT WIRAUSAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK, CABANG _____
  52. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KATA DAN BAHASA DALAM AKTA NOTARIS
  53. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH (MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH)
  54. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT ANTARA PENCIPTA BUKU DENGAN PENERBIT
  55. ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PERSEROAN TERBATAS LISTING DI PASAR MODAL
  56. ANALISIS YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
  57. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) MELALUI SISMINBAKUM (PENGESAHAN, PERSETUJUAN, PELAPORAN, PEMBERITAHUAN ANGGARAN DASAR PT)
  58. ASPEK HUKUM PERJANJIAN LISENSI MEREK DAGANG
  59. ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN IVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM BANK MANDIRI MENJELANG PASAR PERDANA
  60. ASPEK JURIDIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, STUDI PADA KANTOR CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, _____ PUTRI HIJAU
  61. ASPEK YURIDIS DARI PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH YANG OBJEKNYA DIJAMINANKAN DI BANK
  62. BATAS UMUR KECAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DALAM PRAKTEK NOTARIS DI KOTA _____
  63. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  64. DILEMA PERBERLAKUAN PEMBATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____)
  65. DILEMMA ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM PRAKTEK DIKANTOR PERTANAHAN KOTA _____
  66. EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA KREDITOR DALAM HUKUM KEPAILITAN
  67. EKSEKUSI BARANG JAMINAN OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI KASUS PADA BANK "D" DI _____)
  68. EKSEKUSI DI BAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS KREDIT MACET KEPEMILIKAN MOBIL DI LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE CABANG _____
  69. EKSISTENSI DAN KEKUATAN ALAT BUKTI ALAS HAK BERUPA AKTA PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS ATAU CAMAT STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG
  70. EKSISTENSI HAK ULAYAT ATAS TANAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH PADA MASYARAKAT SUKU SAKAI DI KABUPATEN BENGKALIS PROPINSI RIAU
  71. EKSISTENSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF (STUDI DI KABUPATEN NIAS)
  72. EKSISTENSI KUASA MENJUAL OBYEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT. BANK EKONOMI RAHARJA, TBK. CABANG _____)
  73. EKSISTENSI PARATE EKSEKUSI DALAM PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN KOTA _____
  74. EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF PADA MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KOTA _____)
  75. FUNGSI DAN KEDUDUKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PENELITIAN DI PT BANK BUKOPIN CABANG _____)
  76. FUNGSI NOTARIS DALAM: PEMBUATAN AKTA (KAJIAN TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DALAM WILAYAH KERJA NOTARIS ROTA _____)
  77. FUNGSI PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA _____)
  78. GREEN BANKING DALAM KEBIJAKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
  79. GROSSE AKTA DAN PELAKSANAAN DALAM PRAKTEK
  80. GROSSE AKTA DAN PELAKSANAAN DALAM PRAKTEK
  81. HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUANYA (KAJIAN PADA ETNIS TIONGHOA DI KOTA TEBING TINGGI)
  82. HAK JAMINAN ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (STUDI KASUS PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK DAN PT. BANK _____ _____)
  83. HAK KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN ATAS TANAH DI WILAYAH PULAU BATAM (STUDI : DI PULAU SEKIKIR DAN PULAU BULAT)
  84. HAK MENGUASAI TANAH OLEH NEGARA TERHADAP HAK ULAYAT
  85. HAK MEWARIS ANAK PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT BATAK TOBA (STUDI DI KECAMATAN PANGURURAN - KABUPATEN SAMOSIR)
  86. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN LELANG ATAS JAMINAN HUTANG KEBENDAAN YANG DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) _____), 2003
  87. HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS TANAH BERIKUT BANGUNAN DI ATASNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI _____)
  88. HAMBATAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI GROSSE AKTA DI PENGADILAN NEGERI _____
  89. HUBUNGAN HUKUM KREDITUR/BANK PEMERINTAH DENGAN PUPN CABANG _____ DAN KP2LN DALAM KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
  90. HUKUM PERJANJIAN DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
  91. IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SENGKETA MEREK TERKENAL (STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN)
  92. IMPLEMENTASI PENAGIHAN HUTANG PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN DI BANK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIKARANG UTARA
  93. IMPLEMENTASI PERSETUJUAN TRIPS (TRADE RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) DALAM SISTEM HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) NASIONAL: SUATU STUDI PADA PENGADILAN NIAGA
  94. KAJIAN ATAS PUTUSAN-PUTUSAN PERADILAN DALAM SENGKETA HAK CIPTA LAGU
  95. KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK INDONESIA
  96. KAJIAN HUKUM ATAS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS
  97. KAJIAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SILANG SAHAM MENURUT UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS NOMOR 40 TAHUN 2007
  98. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM (STUDI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTERA 1912 _____
  99. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN NASABAH DEBITUR/PENJAMIN HUTANG BERUPA UANG TUNAI DI BANK DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
  100. KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (STUDI KASUS PADA KP2LN _____)
  101. KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLRI BERKAITAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN HUKUM ATAS AKTA YANG DIBUATNYA
  102. KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN EKSEKUSI LELANG JAMINAN HUTANG KEBENDAAN MILIK PENANGGUNG HUTANG/ PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
  103. KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PUDUARTA INSANI)
  104. KAJIAN PENDAFTARAN TANAH DARI PEMBAGIAN WARISAN SETELAH PP 24 TAHUN 1997 (STUDI PENELITIAN DI KECAMATAN GUNUNG SITOLI KABUPATEN NIAS)
  105. KAJIAN YURIDIS HAK PEMELIHARAAN ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 101/PDT.G/2009/PN/MDN)
  106. KAJIAN YURIDIS PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI KORBAN TSUNAMI DI KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN, KABUPATEN ACEH BARAT
  107. KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA DI _____
  108. KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK (TRANSAKSI MEDIS)
  109. KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN TANAH BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KOTA _____NANI
  110. KAJIAN YURIDIS TENTANG JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI INVESTASI ASING DI INDONESIA
  111. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN DAN PIUTANG NEGARA _____)
  112. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN TERHADAP JAMINAN HUTANG MILIK NASABAH DEBITUR/PENJAMIN HUTANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA PUPN DAN KP2LN _____)
  113. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN PIUTANG NEGARA MACET PT. TELKOMSEL : PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____
  114. KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA JASA PENILAIAN PROPERTI (PENELITIAN PADA PT. SATYATAMA GRAHATARA DAN PT. PIESTA PENILAI DI KOTA _____)
  115. KEABSAHAN TANDA TANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
  116. KEBERADAAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA (STUDI MENGENAI KEGIATANNYA YANG BERSIFAT PROFIT MOTIF)
  117. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KECAMATAN TARUTUNG, KABUPATEN TAPANULI UTARA)
  118. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT ACEH(STUDI KABUPATEN ACEH BARAT)
  119. KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT NIAS (STUDI DI KABUPATEN NIAS)
  120. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN KEAGENAN (KAJIAN PADA PERJANJIAN KEAGENAN CAT ICI INDONESIA DI _____)
  121. KEDUDUKAN DIREKSI DALAM HAL TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN DALAM SUATU PERUSAHAAN
  122. KEDUDUKAN HAK TANGGUNGAN TERHADAP PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
  123. KEDUDUKAN HUKUM BANK SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN KEBENDAAN PADA PERJANJIAN KREDIT DALAM KEADAAN DEBITUR PAILIT
  124. KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (STUDI PENELITIAN PADA MASYARAKAT BALI DI DESA KERTALANGU, KECAMATAN KESIMAN KABUPATEN BADUNG DENPASAR TIMUR)
  125. KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DIKAITKAN DENGAN OBJEK HAK TANGGUNGAN
  126. KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA STUDI : PERJANJIAN WARALABA ANTARA PT. INDOMARCO PRISMATAMA DENGAN CV. E. MAKMUR
  127. KEDUDUKAN, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENGURUSAN BUMN
  128. KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
  129. KEDUDUKAN TANAH HARTA PUSAKA TINGGI KAUM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI KOTA PADANG
  130. KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM (STUDI TENTANG PENGARUH PERANAN WANITA DALAM KELUARGA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI MASYARAKAT MELAYU DI KOTA BATAM)
  131. KEPATUHAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH BERDASARKAN UU BPHTB DI KOTA _____
  132. KEPEMILIKAN TERHADAP TANAH PERTAPAKAN DAN BANGUNAN RUMAH SUSUN YANG DIKUASAI DENGAN SISTEM STRATA TITLE
  133. KETERANGAN HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA (SUATU KAJIAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN CINA DI KOTA _____)
  134. KEWAJIBAN YURIDIS MENYESUAIKAN AKTA YAYASAN PENDIDIKAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN
  135. KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN STAATSBLAD 1917 NO. 129 (PENELITIAN PADA PENGADILAN AGAMA _____)
  136. KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI P.P.A.T SEMENTARA DALAM MEMBUAT AKTA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI
  137. KEWENANGAN NOTARIS DALAM STATUS TERSANGKA MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT UMUM MEMBUAT AKTA OTENTIK
  138. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KOTA BATAM DAN OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM)
  139. KLAUSULA WAJIB ASURANSI JIWA DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI KOTA _____
  140. KONSEKUENSI HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
  141. KONSEP NUSYUZ SUAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM
  142. KRITERIA PERSEROAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) SEBAGAI SUBJEK HAK ATAS TANAH PENELITIAN DI KOTA _____
  143. LISENSI DAN PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA SINEMATOGRAFI MENURUT HUKUM PERJANJIAN
  144. PARADIGMA GROSSE AKTA SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
  145. PELAKSANAAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PENGEMBANGAN BANDARA INTERNASIONAL SULTAN ISKANDAR MUDA PROVINSI ACEH
  146. PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN REGISTRASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
  147. PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT KARO STUDI DI KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO
  148. PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI MENURUT PP NO.9 TAHUN 1995 (STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI NEGERI GURU SD KEC, BINJAI BARAT DI KOTA BINJAI)
  149. PELAKSANAAN LELANG BARANG JAMINAN KREDIT PADA BANK MELALUI BALAI LELANG SWASTA (STUDI KASUS PADA BANK SWASTA)
  150. PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI KEJAKSAAN (STUDI PADA KPKNL _____)
  151. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN AGAM)
  152. PELAKSANAAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK DIPO INTERNASIONAL CABANG _____
  153. PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH KEPADA KOPERASI STUDI PADA BANK MUAMALAT CABANG _____
  154. PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG
  155. PELAKSANAAN PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH ADAT : STUDI MENGENAI KONVERSI HAK ATAS TANAH GRANT SULTAN DI KOTA _____
  156. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTAHANAN BERDASARKAN RISALAH LELANG (PENELITIAN / STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU)
  157. PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS JAMINAN HUTANG YANG DIEKSEKUSI LELANG BERDASARKAN RISALAH LELANG PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____ (STUDI KASUS PADA KP2LN _____)
  158. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK PADA AREAL PERKEBUNAN SALAK MILIK RAKYAT(STUDI PADA PERKEBUNAN SALAK DI KECAMATAN ANGKOLA BARAT KABUPATEN TAPANULI SELATAN )
  159. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH WAKAF MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1977 DI KOTA PADANG
  160. PELAKSANAAN PENGALIHAN TANAH NON SERTIFIKAT DENGAN MENGGUNAKAN BLANKO AKTA JUAL BELI PPAT PADA MASYARAKAT KABUPATEN BIREUEN ACEH
  161. PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN MANFAATNYA BAGI PIHAK DEBITOR DAN KREDITOR. (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT)
  162. PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK DI KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT, KABUPATEN ASAHAN
  163. PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH LAHAN KELAPA SAWIT PADA PERKEBUNAN INTI RAKYAT COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA (PERIODE TAHUN 1990-2006)
  164. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR YANG WANPRETASI PADA BANK _____
  165. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) CABANG BELAWAN DENGAN MITRA BINAANNYA
  166. PELAKSANAAN STELSEL NEGATIF YANG BERTENDENSI POSITIF TERHADAP PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI : DI KOTA _____)
  167. PELAKSANAAN SURAT PAKSA DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
  168. PELANGGARAN HUKUM PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK
  169. PEMAHAMAN PENGUSAHA USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK (SUATU STUDI TERHADAP PENGUSAHA KONVEKSI DI KOTA _____)
  170. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (STUDI : PADA MASYARAKAT BATAK TOBA KRISTEN DI KOTA _____)
  171. PEMBAGIAN HARTA WARISAN ORANG YANG BERBEDA AGAMA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 51 K/AG/1999)
  172. PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA NOTARIS (STUDI KASUS DI KOTA BINJAI)
  173. PEMBELIAN AGUNAN TANAH/BANGUNAN OLEH BANK UMUM DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET
  174. PEMBERDAYAAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI DI KOTA _____)
  175. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL
  176. PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK BANK DAN PPAT DI KOTA LHOKSEUMAWE
  177. PEMBERIAN KUASA MENJUAL TANAH DALAM PRAKTEK NOTARIS (PENELITIAN DI KOTA _____)
  178. PEMBERIAN KUASA MENJUAL TANAH DALAM PRAKTEK NOTARIS (PENELITIAN DI KOTA _____)
  179. PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN NASABAH DEBITUR/PENANGGUNG HUTANG DALAM KAITAN DENGAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (PENELITIAN PADA KP2LN _____)
  180. PEMEGANG SAHAM NOMINEE DALAM PERSEROAN TERBATAS
  181. PEMERIKSAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS/PPAT PADA KANTOR PERTAHANAN KOTA _____ BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA (STUDI DI KOTA _____)
  182. PEMISAHAN DAN PEMBAHAGIAN HARTA WARISAN SECARA DAMAI DI HADAPAN NOTARIS (KAJIAN KHUSUS TERHADAP MASYARAKAT SUKU BATAK NON MUSLIM DI KOTA _____)
  183. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA : HAMBATANNYA DILIHAT DARI ASPEK SISTEM HUKUM
  184. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN MENURUT PP NO. 24 TAHUN 1997 (PENELITIAN DI KOTA P.SIANTAR)
  185. PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA MEREK
  186. PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
  187. PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DAN KEADILAN DALAM KONTRAK POLIS ASURANSI AVRIST PRIME INVEST STUDY DI PT. AVRIST ASSURANCE _____
  188. PENERAPAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DALAM INVESTASI OLEH PEMERINTAH KOTA _____
  189. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PT. DJAYA TUNGGAL DAN PT. BANK PERKEMBANGAN ASIA)
  190. PENERAPAN PASAL 916 A KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN BAGI PERLINDUNGAN HAK MEWARIS ANAK DI BAWAH UMUR BAGI GOLONGAN TIONGHOA (STUDI KASUS HARTA PENINGGALAN TAN TJOEN KIAH)
  191. PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP KONTRAK DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN ASURANSI TAKAFUL
  192. PENERAPAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH PADA BANK SYARIAH
  193. PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-V/2007 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO: 56 PRP TAHUN 1960 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
  194. PENGAKUAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BURGERLIJK WETBOEK)
  195. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ASET PEMERINTAH (STUDI : DI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI)
  196. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH WASIAT DAN PROSES BALIK NAMANYA (SUATU KAJIAN HUKUM DI KOTA _____)
  197. PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI : DI KECAMATAN _____ MAIMUN)
  198. PENGATURAN MENGENAI BUKTI KETERANGAN HAK WARIS YANG BERLAKU BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
  199. PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DAN TUGAS JABATANNYA GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KEPENTINGAN UMUM
  200. PENGGUNAAN HAK INGKAR NOTARIS PADA PERKARA PERDATA DAN PIDANA (STUDI PENELITIAN DI KOTA _____)
  201. PENGGUNAAN MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR: STUDI MENGENAI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK DIDAFTARKANNYA MEREK DAGANG DIKAWASAN INDUSTRI _____ (KIM)
  202. PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KREDITOR PERSEORANGAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  203. PENUNDAAN PELAKSANAAN EKSEKUSI LELANG TERHADAP BARANG JAMINAN HUTANG MILIK NASABAH DEBITUR (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
  204. PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SILANGIT SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA
  205. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI PENJUALAN DIBAWAH TANGAN BENDA JAMINAN YANG DIIKAT DENGAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS TERHADAP PRAKTEK PERBANKAN DI KOTA _____)
  206. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANG KABAU (STUDI KASUS DI KOTA PADANG)
  207. PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI DI KALANGAN AHLI WARIS TERTANGGUNG (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LHOKSUMAWE)
  208. PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
  209. PENYELESAIAN SENGKETA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL ANTARA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL _____ DENGAN MITRA KERJA
  210. PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
  211. PENYERAHAN HAK SEWA SEBAGAI JAMINAN HUTANG PADA BANK (STUDI PADA BANK DI KOTA _____)
  212. PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT DI KECAMATAN _____ JOHOR DAN PENDAFTARAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN _____
  213. PERALIHAN HAK GUNA USAHA SEKALIGUS DILAKUKAN ALIH FUNGSI PENGGUNAAN TANAH
  214. PERALIHAN HUTANG YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN KARENA PEWARISAN BERDASARKAN KUHPERDATA
  215. PERANAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM PENANGANAN PIUTANG NEGARA MACET SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006 (PENELITIAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG _____)
  216. PERANAN LEMBAGA ASURANSI DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) TBK CABANG KABANJAHE)
  217. PERANAN NOTARIS DALAM KAITAN DENGAN PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (PENELITIAN PADA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA _____)
  218. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK BISNIS (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  219. PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA PADA PERUM PEGADAIAN (STUDI DI KANTOR PERUM PEGADAIAN CABANG _____ UTAMA)
  220. PERANAN NOTARIS PADA LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK
  221. PERANAN NOTARIS PADA PENDIRIAN DAN AKTIVITAS KOPERASI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA _____
  222. PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBAYARAN PAJAK ATAS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH
  223. PERAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN DAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA KOPERASI
  224. PERBANDINGAN FUNGSI PENGAWAS NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  225. PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ANTARA INDONESIA DENGAN CINA DALAM UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA
  226. PERBANDINGAN PERANAN DEWAN KEHORMATAN DENGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR . 30 TAHUN 2004
  227. PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DENGAN HUKUM PERDATA BW
  228. PERIKATAN ANTARA BANK DAN ASURANSI DALAM MELINDUNGI UANG TUNAI YANG ADA DI BANK (STUDI PADA BANK _____ DAN PT. ASURANSI ASKRIDA)
  229. PERJANJIAN BELI KEMBALI DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPEMILIKAN KIOS PASAR PUSAT SUKARAMAI PEKANBARU ANTARA BANK DANAMON DENGAN PT. MAKMUR PAPAN PERMATA
  230. ERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEVELOPER DENGAN BANK DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH (SUATU PENELITIAN DI PT BANK CIMB NIAGA TBK CABANG _____ BUKIT BARISAN)
  231. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL MELALUI BAITUL MAAL WAT TAMWIL STUDI PADA BAITUL MAAL WASHIL _____
  232. PERJANJIAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH INDONESIAN NOMINEE KEPADA WARGA NEGARA ASING
  233. PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK
  234. PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
  235. PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS SEBAGAI JAMINAN KREDIT
  236. PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN BANDARA UDARA PADA PT.(PERSERO)ANGKASA PURA II BANDAR UDARA POLONIA _____ DENGAN PERUSAHAAN PENERBANGAN MANDALA AIRLINES CABANG _____
  237. PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA
  238. PERKEMBANGAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DAN JANDA PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERKOTAAN (SUATU PENELITIAN DI KELURAHAN SUDI REJO II, KECAMATAN _____ KOTA, KOTA _____)
  239. PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT ADAT BATAK KARO (STUDI KECAMATAN MERDEKA, KABUPATEN KARO)
  240. PERLINDUNGAN HAK BAGI PENCIPTA LAGU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002
  241. PERLINDUNGAN HAK-HAK TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI (STUDI PADA ASURANSI TAKAFUL KELUARGA _____)
  242. PERLINDUNGAN HAK KREDITOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
  243. PERLINDUNGAN HAK TERKAIT LEMBAGA TELEVISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
  244. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
  245. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG POLIS YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA DALAM PEMBAYARAN PREMI (STUDI PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DI KOTA _____)
  246. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RAHASIA DAGANG
  247. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT
  248. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS TERHADAP TINDAKAN-TINDAKAN DALAM PERIODE KEADAAN DIAM (STANDSTILL) DALAM KEPAILITAN
  249. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN PT. TELKOM DALAM KONTRAK BAKU
  250. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK
  251. PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK PATEN DALAM LISENSI WAJIB
  252. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
  253. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU YANG TIDAK DIKETAHUI PENCIPTANYA
  254. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERTANGGUNG DALAM PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN (STUDI PADA PT. ASURANSI BINTANG, TBK CABANG _____ DAN PT. ASURANSI PAROLAMAS CABANG _____)
  255. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI DI KOTA _____)
  256. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN AIR BERSIH: STUDI PADA MASYARAKAT KOTA _____ PELANGGAN PDAM TIRTANADI CABANG _____
  257. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBELIAN PERUMAHAN PADA PT. PRIMA SARANA MANDIRI
  258. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH MELALUI PENGEMBANG (STUDI DI KOTA _____)
  259. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA SECARA DI BAWAH TANGAN (PENELITIAN PADA PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE CABANG _____ DAN PT. ORIX INDONESIA FINANCE CABANG _____)
  260. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (STUDI PADA BANK-BANK SWASTA DI KOTA _____)
  261. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MEMBERIKAN DANA TANPA JAMINAN KEPADA PERUSAHAAN SEKURITAS
  262. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BPHTB DAN PPH
  263. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENERBIT (KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002)
  264. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH STUDI KASUS TERHADAP HAK ATAS TANAH TERDAFTAR YANG BERPOTENSI HAPUS DI KOTA _____
  265. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI MEREK
  266. PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL MENENGAH DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA (PENELITIAN DI KOTA _____)
  267. PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _____)
  268. PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA)
  269. PERSEROAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMBERI HAK TANGGUNGAN PADA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN
  270. PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU DENGAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  271. PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN HUKUM PERSEROAN YANG DIMUAT DALAM AKTA NOTARIS (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KITAB UNDANG-UNDANGHUKUM PERDATA)
  272. PERTANGGUNGJAWABAN RENTENG DALAM PERJANJIAN ASURANSI PADA PT. (PERSERO) ASURANSI EKSPOR INDONESIA TERHADAP PIHAK KETIGA
  273. PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF HAK MILIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 5/1960 TENTANG UUPA
  274. POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN KREDIT BANK (STUDY TERHADAP PT. ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA DAN PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE) DI _____
  275. POTENSI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)
  276. PRINSIP BAGI HASIL PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  277. PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _____
  278. PROBLEMATIKA JUAL BELI DAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK YANG DIMILIKI BERSAMA ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI DI PEMATANG SIANTAR)
  279. PROBLEMATIKA KEOTENTIKAN AKTA PPAT
  280. PROBLEMATIKA OKUPASI LIAR DI ATAS LAHAN PERKEBUNAN DI _____ : STUDI PADA AREAL PERKEBUNAN PTPN-IV _____ (TAHUN 2000-2009)
  281. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM : STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN KAMPUS UNIMAL DI DESA REULEUT TIMUR KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA
  282. PROBLEMATIKA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA
  283. PROSES KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT DI PT. ASTRA CREDIT COMPANIES _____ SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN (PENELITIAN DI ASTRA CREDIT COMPANIES)
  284. PROSES PENINGKATAN HAK ATAS TANAH DARI STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK PADA PERUMAHAN NASIONAL MARTUBUNG _____
  285. RESTRUKTURISASI KREDIT MACET DEBITOR DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TERABINA SERAYA MULIA SELATPANJANG
  286. RESTRUKTURISASI UTANG UNTUK MENCEGAH KEPAILITAN
  287. SENGKETA WARISAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI KABUPATEN SOLOK)
  288. SERTIFIKASI LISENSI HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU RADIO SIARAN SWASTA NASIONAL OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (SUATU PENELITIAN DI KOTA _____)
  289. STUDI MENGENAI PINJAMAN KREDIT ANGGOTA DPRD (BADAN LEGISLATIF) DI KOTA BINJAI PERIODE TAHUN 1997 – 2000 PADA BANK _____ CABANG BINJAI
  290. SUATU KAJIAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DI KOTA KISARAN (KAJIAN DARI PROFESI NOTARIS)
  291. SUATU TINJAUAN TENTANG SEWA MENYEWA RUMAH BERJANGKA PENDEK BAGI PEKERJA KONTRAK (STUDI DI KOTA BATAM)
  292. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM TINDAKAN ULTRA VIRES
  293. TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENANGGUNG UTANG PERSEROAN JIKA PERSEROAN DINYATAKAN PAILIT
  294. TANGGUNG JAWAB HUKUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PERUBAHAN TEKNIS PEKERJAAN PASCA PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KONTRAK PELELANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
  295. TANGGUNGJAWAB INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERIKATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN
  296. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS
  297. TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG DIBUAT DAN BERINDIKASI PERBUATAN PIDANA
  298. TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 94/PDT.G/2005/PN.JKT.PST)
  299. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM AKIBAT PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI _____ MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 (PENELITIAN DI _____)
  300. TANGGUNGJAWAB PEMILIK DAN PENCARTER KAPAL TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG DENGAN KAPAL LAUT (STUDI DI PT. BERKAH ANUGRAH SEJATI - BELAWAN)
  301. TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG HUTANG (BORGTOCHT) TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PT. BANK DANAMON TBK
  302. TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG HUTANG (BORGTOCHT) TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PT. BANK DANAMON TBK.
  303. TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (AVALIST) TERHADAP UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1436.K/PDT/2001)
  304. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS DALAM MENDAFTARKAN KARYAWANNYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA _____
  305. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI ATAS PERBUATAN AGEN TERHADAP KLAIM DARI TERTANGGUNG (KAJIAN KHUSUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA)
  306. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TERPADU YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN DI KOTA _____,2003
  307. TINDAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK TERDAFTAR (STUDI DI KOTA _____)
  308. TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA LEMBAGA PENDAFTARAN FIDUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROPINSI ACEH)
  309. TINJAUAN HUKUM ATAS PENGAKUAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH PENYEWA (STUDI KASUS DI KAMPUNG JAWA BANDA ACEH)
  310. TINJAUAN HUKUM ATAS TANGGUNG JAWAB YAYASAN PENGELOLA TANAH PEMAKAMAN DALAM PEMBAYARAN PAJAK DI KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN PERDA NOMOR 26 TAHUN 2000
  311. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN ASAS MUTAKHIR PADA TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA _____)
  312. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN HAPUSNYA SANKSI DAN TIDAK DIPERIKSA PAJAK DENGAN PEMBERLAKUAN SUNSET POLICY (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA _____ POLONIA)
  313. TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS MOTIF ULOS BATAK TOBA (PENELITIAN KERAJINAN ULOS DI KABUPATEN SAMOSIR)
  314. TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK YANG MEMPEROLEH STATUS WARGA NEGARA INDONESIA DARI HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
  315. TINJAUAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN HOTEL SEBAGAI OBJEK INVESTASI (RISET PADA CAMBRIDGE CONDOMINIUM & SHOPPING MALL)
  316. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOPERASI: STUDI PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN AGAMA KOTA TEBING TINGGI
  317. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PANTAI STUDI DI KECAMATAN _____ BELAWAN
  318. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
  319. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAGIHAN YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (DEBT TO EQUITY SWAP) SUATU KAJIAN TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
  320. TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAGIHAN YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS (DEBT TO EQUITY SWAP) SUATU KAJIAN TERHADAP BEBERAPA PUTUSAN DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT
  321. TINJAUAN HUKUM YAYASAN KEAGAMAAN HINDU SIKH DI _____ SEBAGAI BADAN HUKUM SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004
  322. TINJAUAN YURIDIS ALAS HAK DI BAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
  323. TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK-HAK KONSUMEN DALAM KLAUSUL BAKU PERJANJIAN BERLANGGANAN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER PASCA BAYAR
  324. TINJAUAN YURIDIS ATAS KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT HAK MILIK (STUDY TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2725 K/PDT/2008)
  325. TINJAUAN YURIDIS ATAS KESETARAAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
  326. TINJAUAN YURIDIS ATAS KONTRAK PERJANJIAN PERBAIKAN KAPAL DI PT. SINBAT PRECAST TEKNINDO, INDONESIA DI PULAU BATAM
  327. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS / PPAT (PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH)
  328. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERGESERAN KEWARISAN HARTA PUSAKA RENDAH DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
  329. TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PERKARA NO. 167/PDT.P/2000/PN-JAK.SEL)
  330. TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKASI TANAH EKS HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI DESA BUNTU TURUNAN
  331. TINJAUAN YURIDIS TENTANG KASUS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT. BANK IFI TERHADAP PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK
  332. TINJAUAN YURIDIS TENTANG RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
  333. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN KAWIN PASANGAN CALON SUAMI / ISTERI YANG AKAN MENIKAH MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  334. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERDAMAIAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN UTANG PIUTANG PERUSAHAAN
  335. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK SYARIAH
  336. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DI LEGALISASI DAN REGISTRASI OLEH NOTARIS
  337. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI PERSIDANGAN
  338. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN DELI SERDANG
  339. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN (STUDI PADA PERJANJIAN BERLANGGANAN SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELKOM FLEXI)
  340. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK(STUDI KASUS PADA PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT)
  341. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI CV. SHANDI MOCHA JAYA _____
  342. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PENGGUNA ATM (AUTOMATED TELLER MACHINES) DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
  343. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN ATAS BENDA JAMINAN (STUDI PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I _____
  344. TIPOLOGI SENGKETA PERTANAHAN: STUDI DI PENGADILAN NEGERI _____ TAHUN 2001S.D APRIL 2003
  345. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBIAYAAN PEGADAIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISTEM GADAI (PENELITIAN PADA PERUM PEGADAIAN CABANG _____ PRINGGAN)
  346. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN PADA BANK SWASTA DI KOTA _____ (STUDI KASUS PADA PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK CABANG _____)
  347. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN PADA BANK SWASTA DI KOTA _____ (STUDI KASUS PADA PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL TBK CABANG _____)
  348. WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI KABUPATEN ACEH BESAR OLEH BRR NAD – NIAS


di 04.41
Label:

{ 0 komentar... read them below or add one }


Posting Komentar