PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BANCARAN TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA DALAM TINJAUAN FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Walaupun undang-undang telah memfasilitasi masyarakat untuk berperkara waris di pengadilan, namun pada kenyatannya yang terjadi di wilayah Kelurahan Bancaran, walaupun telah terjadi sengketa dalam pembagian harta waris tersebut, kebanyakan mereka tetap enggan untuk mendaftarkan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama. Realitas yang dipaparkan di atas menjadi pijakan penelitian ini, untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (Field Research). Dengan pendekatan metode case study model (studi kasus), dan teknik pengumpulan data berupa angket, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Dari penelitian tesis ini, ditemukan bahwa Secara umum terdapat dua jenis pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan agama, yaitu: masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama sebanyak 14 %, dan masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama sebanyak 86 %. Sedangkan pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran jika seandainya mengalami sengketa dalam pembagian harta waris ada tiga jenis pandangan, yaitu: Masyarakat yang mau menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama sebanyak 33 %, masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa ke tokoh masyarakat sebanyak 44 %, dan masyarakat yang lebih memilih membiarkan saja sengketa yang terjadi sebanyak 23 %. Sedangkan tinjauan fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan, adalah sebagai berikut: Bagi masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama dapat dibenarkan. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tetap menyelesaikannya di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI juga dapat dibenarkan. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tidak menyelesaikan pembagian tersebut di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI, tidak dapat dibenarkan.