» » Skripsi Hukum Perdata dan Pidana

Skripsi Hukum Perdata dan Pidana

Diposting oleh Unknown on Jumat, 14 November 2014

Mencari Skripsi Hukum Perdata dan Pidana tidaklah mudah, oleh karena itu kami menyediakan judul Skripsi Hukum Perdata dan Pidana sebagai referensi unbtuk mempermudah anda semua, jadikanlah ini sebagai bahan dan DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS, DIGITAL LIBRARY MEMPUBLISH KARYA CIVITAS AKADEMIKA. BAGI ANDA YANG MENGUTIP ISI DARI HASIL PENELUSURAN MEDIA INI, HARAP CANTUMKAN SEBAGAI SITASI PADA KARYA ANDA.  DIGITAL LIBRARY  TIDAK MENANGGUNG SEGALA BENTUK TUNTUTAN HUKUM YANG TIMBUL ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI MEDIA INI. (KEPENTINGAN DI LUAR AKADEMIS MENJADI TANGGUNGJAWAB YANG BERSANGKUTAN)

Kami Menyediakan Jasa Referensi dan Bimbingan Skripsi, Tesis, PTK, Makalah, MP3, Perangkat Pembelajaran Silabus dan RPP Kurikulum 2013, Ebook, Kumpulan Soal CPNS, Kumpulan Soal Pelajaran SD, SMP SMA Sederajat, Jika berminat silahkan hubungi pusatilmiah@gmail.com atau 085793794220
Skripsi Hukum Perdata dan Pidana
  1. AGEN PENJUALAN UMUM SEBAGAI SALAH SATU ASPEK KEGIATAN USAHA PENUNJANG ANGKUTAN UDARA
  2. AKIBAT HUKUM DARI PENYERAHAN DOKUMEN -DOKUMEN PALSU DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR YANG MENGGUNAKAN L/C (LETTER OF CREDIT)
  3. AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
  4. AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
  5. ASAS KONSENSUALITAS DAN KETERBUKAAN DALAM PERJANJIAN INFORMED CONSENT SEBAGAI BAGIAN DARI PERTANGGUNG JAWABAN PELAYANAN MEDIS
  6. ASPEK HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) PADA TEH POCI DI KOTA _______.
  7. ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PERUSAHAAN PENGGUNA JASA TENAGA KERJA DENGAN PERUSAHAN PENYEDIA JASA PEKERJA (STUDI PENELITIAN DI PT. GUNUNG GARUDA GROUP)
  8. FUNGSI PENYERAHAN (LEVERING) SEBAGAI PENGALIHAN HAK MILIK DITINJAU DARI KUH PERDATA
  9. GUGATAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK (STUDI KASUS NO. 76/HAK CIPTA/2008/PN.NIAGA.JKT.PST)
  10. HADIAH UNDIAN YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINAN DAN KAITANNYA DENGAN HARTA BERSAMA DI DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
  11. KEBERADAAN KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF DENGAN KOPERASI KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH)
  12. PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU) DALAM PENYALURAN DAN PEMASARAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI SPBU NOMOR 14 201 1110 _______
  13. PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM TRANSAKSI PERBANKAN PADA BANK (STUDI PADA PT BNI KANTOR CABANG USU _______)
  14. PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (ASURANSI SYARIAH) DAN SISTEM BUNGA (ASURANSI KONVENSIONAL).
  15. PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PENIPUAN DATA DI HADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PUTUSAN PERDATA NO. 161/PDT.G/2007 PN MDN
  16. PENERAPAN BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SUATU PERIKATAN
  17. PENERAPAN KELEMBAGAAN KOMPENSASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
  18. PENGATURAN DAN PENGAWASAN TAYANGAN IKLAN ROKOK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ETIKA PARIWARA INDONESIA
  19. PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS JAMINAN FIDUSIA DI PERUM PEGADAIAN CABANG SIMPANG LIMUN
  20. PERALIHAN KEWENANGAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS KEPADA KURATOR DALAM PENGELOLAAN PT YANG PAILIT
  21. PERANAN ASURANSI KREDIT DALAM MENANGGULANGI KREDIT MACET PADA KREDIT USAHA KECIL DI PT. JASINDO CABANG _______
  22. 1PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008
  23. PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MKRO DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
  24. PERGESERAN ALASAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA
  25. ERJANJIAN JUAL BELI ANTARA PT. SARI BUMI BAKAU DENGAN DAEWOO LOGISTIC INDONESIA
  26. PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERDATA
  27. PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PRAKTEK (STUDI : KANTOR PERTANAHAN KOTA _______
  28. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA (PENUMPANG) ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
  29. PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERTANGGUNG DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT
  30. PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN (PERSERO)
  31. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGKONSUMSI AIR MINUM DEPOT ISI ULANG DI KOTA _______ DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 907/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM.
  32. POLIS ASURANSI JIWA SEBAGAI JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PADA PERBANKAN (STUDI TERHADAP PT. ASURANSI PRUDENTIAL LIFE _______)
  33. SIKAP PENGADILAN TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 46 K/PDT/2006)
  34. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN KARGO MELALUI PENGANGKUTAN UDARA
  35. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT STUDI PADA BANK BRI CABANG _______
  36. TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA MENURUT SISTEM BAPAK ANGKAT DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA
  37. TINJAUAN HUKUM PENGAWASAN PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TERHADAP PENYELENGGARAN PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN.
  38. TINJAUAN HUKUM PERDATA PADA USAHA KLINIK KESEHATAN BERSAMA DI KLINIK MADANI JL.AR.HAKIM NO. 168 _______
  39. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PATEN BAGI PEMEGANG LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001
  40. TINJAUAN YURIDIS DEBT COLLECTOR TERHADAP KREDIT BERMASALAH
  41. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS : YUNI VS LARRY)
  42. TINJAUAN YURIDIS MANAJEMEN RISIKO PADA BANK DALAM KAITANNYA DENGAN BANCASSURANCE
  43. TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN FIDUCIARY RESPONSIBILITIES PERUSAHAAN TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM
  44. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK KEKAYAAN NEGARA MELALUI PERJANJIAN TUKAR GULING (RUILSLAG)
  45. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA
  46. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KERUGIAN PENJUALAN SAHAM PADA PASAR MODAL
  47. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
  48. ASPEK HUKUM PIDANA VIDEO PORNO DARI PERSPEKTIF UU NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
  49. FAKTOR PENDORONG KENAKALAN REMAJA GENG MOTOR DI KOTA _______ DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI
  50. IMPLEMENTASI KONVENSI KEJAHATAN PENERBANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
  51. IMPLEMENTASI PERATURAN KODE ETIK POLRI DALAM PENANGANAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELANGGAR KETENTUAN PIDANA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR _______)
  52. KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF KRIMINALOGI
  53. KEDUDUKAN BUKTI SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) DARI PRESPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
  54. KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA
  55. KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM GUGATAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN NO. REG 02/PDT. G/2010/PN.DPK)
  56. PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  57. PENERAPAN KONSEP DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PERSIDANGAN (STUDI KASUS DI KOTA KABANJAHE)
  58. PENERAPAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI TERHADAP PENJUAL VCD/DVD PORNO (STUDI PUTUSAN NO. 1069/PID.B/2010/PN.BDG)
  59. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI
  60. PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM _______)
  61. PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA)
  62. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
  63. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
  64. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PESERTA (DEELNEMING) DALAM DEMONSTRASI YANG BERSIFAT ANARKI.
  65. PROFESIONALISME POLRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
  66. TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL (PERKOSAAN) OLEH ORANG TUA TIRI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 1599/PID.B/2007/PN _______)
  67. TINGGINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA _______ DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI POLRESTA _______)
  68. TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN MALAPRAKTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN DI INDONESIA
  69. TINJAUAN YURIDIS PROFESI ARTIS DIBAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI TERHADAP ANAK


di 14.42
Label:

{ 0 komentar... read them below or add one }


Posting Komentar